Pemerintah Tingkatkan Pengawasan pada Importasi Tekstil

11 November 2016 4:10

JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan koordinasi dan supervisi terkait bidang kepabeanan dan cukai. Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian/Lembaga terkait serta Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kemenkeu, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, merumuskan penyempurnaan kebijakan prosedur importasi tekstil dan produk tekstil.

“Kita akan terus melakukan penyempurnaan proses bisnis, melakukan penegakan hukum untuk bidang-bidang kegiatan yang dianggap merugikan bisnis dalam negeri,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers di Aula Gedung Djuanda Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta pada Kamis (10/11), seperti dilansir laman resmi kementerian Keuangan.

Salah satu hal yang akan dilakukan adalah menghilangkan impor borongan atau gelondongan, terutama barang bekas. “Untuk perusahaan-perusahaan yang akan melakukan impor tekstil secara legitimate, mereka harus melakukannya dengan izin yang formal,” tambah Menkeu.

Ke depannya, pemerintah berharap industri tekstil tidak merasa dirugikan dan dapat tercipta pasar yang baik di dalam negeri. Di sisi lain, ini dapat menjadishock teraphy bagi pelaku. “Kita akan melakukan beberapa tindakan yang memberikan sinyal tegas kepada para importir tekstil, apalagi yang selama ini suka menghindari pungutan dan penghindaran kepada pemerintah,” ungkap Menkeu. (**)

Miliki Segera Hunian Asri dilokasi Strategis, Griya Rindu Alam

Comments