Kadin Sulsel Dukung Kewenangan KPPU Terkait Rancangan UU Persaingan Usaha

26 Oktober 2016 11:25

MAKASSAR, INIKATA.com – Praktek monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat saat ini hampir terjadi di segala lini perekonomian, baik secara langsung maupun tersembunyi. Sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk 16 Tahun lalu, KPPU konsisten untuk mengawasi perilaku bisnis yang tidak sehat dengan segala keterbatasan kewenangan yang dimiliki.

Saat ini, pro dan kontra tengah mengemuka terkait rancangan UU Persaingan Usaha yang ingin mempertegas kewenangan KPPU dalam menindak praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Sebagian pelaku usaha khawatir dengan kewenangan baru itu, KPPU akan menghambat keberlangsungan usaha yang telah berlangsung saat ini. Namun tidak bagi Zulkarnain Arief selaku Ketua KADIN Sulsel yang malah mendukung penguatan kewenangan KPPU.

” Seharusnya kewenangan KPPU diperkuat untuk mengatasi kartel dan pungli yang terjadi hampir di semua sektor,” tegas Zulkarnain dalam acara Forum Jurnalis dengan tema Penguatan Kewenangan KPPU yang diselenggarakan di Warkop 212 Makassar ,Selasa (25/10/16).

Tidak hanya kartel dan pungli yang harus dibenahi, biaya logistik yang tinggi perlu diteliti lebih dalam oleh KPPU, jangan-jangan tingginya biaya logistik disebabkan oleh regulasi yang mendorong terciptanya kondisi tersebut.

Disisi lain, adanya ASEAN Free Community berakibat kepada semakin seksinya Indonesia sebagai pasar produk barang dan jasa bagi Negara ASEAN. Lalu bagaimana posisi UMKM dalam menghadapi hal tersebut, terlabih lagi pelaku usaha ritel kita ternyata menerapkan syarat yang memberatkan bagi produk UMKM untuk memasuki pasar ritel modern.

Ditambah lagi sulitnya UMKM untuk memperoleh akses kredit perbankan dibandingkan dengan UMKM dari negara lain seperti Malaysia.

“Oleh karenanya KADIN Sulsel sangat mendukung penguatan kewenangan KPPU untuk membantu UMKM di Indonesia agar memiliki posisi tawar yang lebih baik, sekaligus memberangus praktek kartel dan persaingan usaha tidak sehat. KADIN Sulsel dan Asosiasi yang berada dibawahnya tidak ragu mendorong DPR untuk menguatkan kewenangan KPPU”, tegas Zulkarnain.

Ramli Simanjuntak selaku Kepala KPPU KPD Makassar menambahkan bahwa pelaku usaha tidak perlu khawatir adanya penguatan kewenangan KPPU, karena apabila KPPU memiliki kewenangan untuk menyadap, menggeledah, menyita, dan pemberian sanksi 30% dari omset bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar Rancangan UU Persaingan Usaha, KPPU akan menggunakan kewenangan tersebut sesuai dengan SOP dan tentunya bekerjasama dengan lembaga hukum terkait.

 

Penulis: Risman

Miliki Segera Hunian Asri dilokasi Strategis, Griya Rindu Alam

Comments