BPJS TK Lamban Dalam Tingkat Kepesertaan, Komisi IX: Ini Gejala Nasional

22 Oktober 2016 18:17

MAKASSAR, INIKATA.com – Salah satu hambatan dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) adalah kurangnya nilai kepesertaan, baik dari pekerja yang mendaftar maupun perusahaan yang mendaftarkan karyawannya.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bahri, ini diakibatkan oleh faktor psikologis masyarakat.

“Ini gejala nasional. BPJS TK lamban dalam jumlah kepesertaan karena kalau BPJS Kesehatan itu dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Sakit, langsung ke Puskesmas atau RS,” ungkapnya.

Sementara BPJS TK menurut anggota dewan dari Dapil Sulsel 2 ini manfaatnya terasa hanya setelah melalui rentanf waktu tertentu. Mengingat jaminan hari tua, kecelakaan kerja, atau kematian tidak bisa digunakan saat dalam kondisi masih produktif.

Belum lagi soal sosialisasi, dimana masyarakat masih menganggap BPJS TK berbeda dengan Jamsostek. Akibatnya masyarakat bingung mengurus kepesertaannya karena mengira BPJS TK adalah produk baru.

“Di Sulsel sendiri, peserta BPJS TK masih sangat rendah, karenanya kita minta kerjasama dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), dan Pemda, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mengingat butuh biaya dan tenaga untuk mengedukasi masyarakat,” terang Syamsul.

Sementara itu Ketua KSPI Sulsel, Basir Abbas mengamini kurangnya sosialisasi dan pelibatan serikat pekerja demi mengejar target kepesertaan BPJS TK. Ia menegaskan dibutuhkan sinergi antara berbagai pihak.

“Tapi dengan sinergi saja tidak cukup. Butuh langkah konkrit seperti penindakan. KSPSI usul BPJS TK membentuk tim terpadu untuk menindak perusahaan yang tidak mendaftar padahal memiliki kemampuan dan kewajiban,” jelasnya.

Tim ini usul Basir nantinya akan terdiri dari serikat pekerja, Apindo, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan BPJS TK. Selain penindakan, tim ini juga bisa digunakan untuk menginventarisir perusahaan-perusahaan mana yang mampu membayar iuran BPJS TK dan apa saja hambatan mereka dalam pembayaran.

“Tim ini nantinya harus dibarengi regulasi untuk penegakannya, termasuk pidana. Kita tidak ingin sampai situ, tapi butuh ketegasan. Di administrasi misalnya sanksi pencabutan atau denda,” tambahnya menutup.

Penulis: Arga

Miliki Segera Hunian Asri dilokasi Strategis, Griya Rindu Alam

Comments