Ternyata Begini Proses Pengelolaan Uang Rupiah di BI

6 Oktober 2016 14:38

MAKASSAR,INIKATA.com – Selain bertugas menjaga kestabilan keuangan negara, Bank Indonesia (BI) melalui Departemen Pengelolaan Uangnya juga bertugas mencetak dan mengeluarkan uang negara RI Melalui Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) yang dipercaya oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mencetak uang rupiah.

Uang kertas rupiah dan logam yang selama ini dipakai, dibuat bukan dengan cara yang mudah. Butuh banyak proses untuk membuat uang kertas agar kualitasnya baik dan memenuhi spesifikasi.

Selain itu, berdasarkan lingkup pengelolaan uang rupiah menurut UU No 7 tahun 2011 tentang mata uang, Departemen Pengelolaan Uang BI berfungsi untuk menyusun tahapan demi tahapan mulai dari merencanakan, mencetak, mengeluarkan, mengedarkan, mencabut dan menarik hingga memusnahkan uang rupiah.

Terkait perencanaan dan penentuan jumlah rupiah yang dicetak dan dilakukan, BI akan berkordinasi dengan pemerintah, sementara penyediaan jumlah rupiah yang beredar dilakukan sepenuhnya oleh BI.

” Perencanaan, pemusnahan dan pencetakan uang, BI akan berkordinasi dengan pemerintah , sementara penarikan dan pencabutan, mengeluarkan hingga mengedarkan sepenuhnya adalah kewenangan BI,” jelas Asral Mashuri Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Uang disela-sela kegiatan Temu Wartawan Daerah di Gedung BI Jalan HM Tamrin, Selasa ( 4/10/16).

Selanjutnya kata Asral, perencanaan dan penentuan jumlah rupiah dihitung berdasarkan asumsi makro ekonomi ( pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar dan suku bangsa ) dan perkiraan jumlah rupiah yang tidak layak edar yang akan ditarik dan dimusnahkan.

BI pun akan melakukan koordinasi dengan pemerintah di dalam merencanakan dan menentukan jumlah rupiah yang akan dicetak periode tertentu,” Untuk memenuhi kebutuhan akan kompisisi pecahan dilakukan survei kepada stakhholder terkait yaitu masyarakat umum, perbankan dan institut, pengusahan dan instansi/lembaga,” tambah Asral.

Sementara di bagian pencetakan uang, dilakukan di dalam negeri dengan menunjuk BUMN dalam hal ini Peruri sebagai BUMN. Namun jika tidak sanggup melaksanakan pencetakan rupiah, maka BUMN bekerjasama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara. Pasalnya, pelaksanaan pencetakan uang rupiah harus menjaga mutu, keamanan dan harga bersaing.

Diketahui, Perum Peruri adalah satu-satunya perusahaan yang mampu dan diberi kewenangan oleh Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang kertas asli di salah satu kawasan industri di Karawang, tepatnya desa Parung Mulya.

Sementara pada bagian penerbitan uang, uang rupiah baru yang dikeluarkan oleh BI harus memenuhi ciri-ciri yang telah diatur dalam UU mata uang diantaranya, gambar lambang lambang negara Garuda Pancasila,frasa NKRI, tanda tangan pihak pemerintah (diwakili Menkeu) dan BI (diwakili GBII) , bertuliskan teks Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia Mengeluarkan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sag Dengan Nilai….”” serta memuat gambar pahlawan nasional/presiden sebagai gambar utama sesuai ketetapan dan keputusan presiden, yang terpenting adalah rupiah tidak memuat gambar orang yang masih hidup.

Selanjutnya pada bagian pengedaran uang, BI menjadi satu-satunya lembaga yang berwewenang mengedarkan rupiah kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar dan tata cara peredaran yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Penyebaran uang rupiah akan disebar melalui jalur laut darat (truck dan KA) dan jalur udara, mode pengiriman terdiri dari dua cara yaitu One Way dan Simultan.

” Mekanisme distribusi diawali dari Kantor Pusat (KP) lalu ke depo kas dan Kantor Perwakilan Wilayah ( Kpw ), titik layanan kantor kas kita saat ini hingga September 2016 ada 42 kantor kasn dan 45 kas titipan,” lanjut Asral.

Selain melalui KPw DN dan kas titipan bekerjasama dengan perbankan, BI juga melakukan layanan kas keliling secara rutin yang dilakukan ke daerah-daerah terpencil dan perbatasan dari wilayah NKRI.

Pada bagian terakhir adalah pencabutan dan penarikan hingga memusnahkan uang rupiah. Dimana pencabutan dan penarikan dari peredaran dilakukan dan ditetapkan oleh BI, ditempatkan dalam Lembaran Negara RI serta diumumkan melalui media massa. Pun hak untuk memperoleh penggantian rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredara tidak berlaku setelah sepuluh tahun sejak tanggal pencabutan.

Tidak hanya jumlah uang yang diedarkan pada masanya akan dicabut dan ditarik dari peredaran dan akan dimusnahkan, jumlah uang yang dimusnahkan pun baik dalam nominal maupun lembar/keping maksimun sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan.

Baru-baru ini BI pun telah mencabut dan menarik beberapa uang rupiah dari peredaran antara lain, uang pecahan Rp 50.000 tahun 1999, uang pecahan Rp 10.000 tahun 1998, pecahan Rp 1000 tahun 1992 dan pecahan Rp 100 tahun 1984.

Di bagian lain ada pemusnahan uang rupiah dimana BI tetap harus berkordinasi dengan pemerintah. Adapun kriteria rupiah yang siap dimusnahkan berupa rupiah yang tidak layak edar,rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/kurang diminati oleh masyarakat dan atau sudah tidak berlaku.

Uang Kertas (UK) dimusnahkan dengan cara diracik atau cara lainnya sehingga tidak lagi menyerupai UK dengan menggunakan Mesin Sortasi Uang Kertas (MSUK) dan menggunajan Mesin Racik Uang Kertas ( MRUK). Begitupun dengan Uang Logam (UL) dimusnahkan dengan cara dilebur atau cara lainnya sehingga tidak menyerupai UL.

Pelaksanaan pemusnahan dilakukan oleh tim/kelompok dan diawasi oleh pengawas serta dipantau CCTV baik pada saat pemusnahan maupun pembuangan limbah briket tetap dalam pengawala petugas. Lalu hasil pemusnahan dituangkan dan dipertanggung jawabkan dalam berita acara pemusnahan.

 

Penulis: Fakra

Miliki Segera Hunian Asri dilokasi Strategis, Griya Rindu Alam

Comments