Pendapatan Turun, Organda Makassar Minta Pemerintah Mengatur Taksi Online

29 September 2016 12:01

MAKASSAR,INIKATA.com – Kehadiran taksi online menggerus pendapatan para pengusaha taksi dan angkutan umum.Tak tanggung-tanggung, penurunannya mencapai 30 persen.

“ 30 persen turun, sayangnya kami tidak tahu berapa jumlah yang illegal (taksi online) ini. Pemerintah harus memberi kejelasan soal kuota dan izinnya, ini agar keselamatan masyarakat juga terjamin,” ujar Zainal Abidin Ketua Organda Makassar di kafe Rieke jln .perintis kemerdekaan pada hari rabu (28/9/16) malam.

Untuk itu, dia meminta pemerintah mengambil langkah cepat mengatur keberadaan taksi online. Ia berharap taksi online segera memproses diri untuk menjadi legal. Dan sebelum legal, taksi online harus menghentikan operasionalnya.

“ Kami minta aturan mainnya sama dengan yang konvesional. Mereka sekarang beroperasi menabrak aturan perundang-undangan,” cetusnya.

Sainal Abidin mengungkapkan, jumlah armada taksi on line mencapai 600 unit.

“ Kami tidak mempermasalahkan soal onlinenya, tapi soal legal dan ilegalnya,” imbuhnya.

Menurut dia, taksi online tak hanya beroperasi di kota tapi sekarang sudah masuk beroperasi di area parkiran bandara internasional sultan hasanuddin , hal ini jelas sangat merugikan taksi , rental dan angkutan bus damri yang beroperasi di bandara sultan hasanuddin.

Sementara itu, ketua APETASI Haji Burhanuddin M.Dp mengatakan, sudah mendapatkan dukungan penolakan terhadap taksi online yg beroperasi di makassar . Dia pun meminta Pemerintah segera memberikan ketegasan aturan dan tarif taksi online. “ APETASI meminta perlakuan soal izin, tarif hingga pajak bisa sama,” tuturnya.

Bur mengungkapkan, jika taksi online dilegalkan, pemerintah perlu menjelaskan soal kuotanya. Bur mengaku pihaknya hanya bisa menampung keluhan dan saran dari organda dan perusahaan – perusahaan taksi karena kewenangan dan payung hukum soal taksi online ada di tangan aparat pemerintah dari dinas terkait

“ Berharap Dinas Perhubungan Sulsel akan mengirim surat ke Kementerian Perhubungan terkait kuota dan tarif,” ujarnya.

Jika Kemenhub merespon, pihaknya berharap persaingan di lapangan antara taksi konvensional dan online akan kembali sehat. Di sisi lain, masyarakat juga tetap terlayani karena pelayanan transportasi sudah sesuai diatur pemerintah.

 

Penulis: Risman

Miliki Segera Hunian Asri dilokasi Strategis, Griya Rindu Alam

Comments