BI Sosialisasi Kewajiban KUPVA Berizin

10 Februari 2017 10:44
Bank Indonesia (BI) Sulsel, menggelar Sosialisasi dengan tema Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah NKRI dan Kewajiban Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Berizin, di Hotel Gammara, Kamis (09/02/17). (Foto:ist)

MAKASSAR,INIKATA.com – Bank Indonesia (BI) Sulsel, menggelar Sosialisasi dengan tema Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah NKRI dan Kewajiban Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Berizin, di Hotel Gammara, Kamis (09/02/17).

Acara ini dihadiri oleh travel-travel yang ada di Kota Makassar yang tergabung dalam Associaton of Indonesia Tour and Travel Agencies (ASITA), 15 hotel, toko emas, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian, serta beberapa sekolah diantaranya SMKN 4 dan SMKN 8 Makassar.

Sosialisasi terhadap uang Rupiah Tahun Emisi 2016 kembali dilakukan oleh Bank Indonesia agar masyarakat mengetahui fungsi dan ujuan serta membedakan uang palsu dan asli.

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank dihimbau agar memiliki izin dari Bank Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Wiwiek Sisto Widayat, Kamis (09/02/17).

“Melakukan sosialisasi terkait dengan uang Rupiah baru tahun emisi 2016. Sekali lagi kita sampaikan kepada masyarakat yang belum mengetahui BI sudah mengeluarkan uang Rupiah baru kertas dan logam pada bulan Desember yang lalu,” ujarnya.

Selain hanya sosialisasi terkait uang Rupiah baru, BI juga mensosialisasikan kewajiban Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) berizin. Di dalam Pasal (1) dan ayat (2) PBI, Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank adalah badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan bank yang melakukan kegiatan usaha meliputi, kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli UKA, pembelian cek pelawat, kegiatan usaha lain yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan KUPVA sepanjang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.

Berdasarkan UU No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 21 ayat 1 yang berbunyi ‘Setiap orang wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah NKRI.’ Berdasarkan UU tersebut, maka setiap transaksi di dalam negeri diwajibkan menggunakan Rupiah. Sehingga setiap KUPVA bukan bank harus memiliki izin dari BI untuk menjalankan kegiatannya.

“KUPVA bukan Bank harus mendapatkan izin dari BI. KUPVA ada dua, KUPVA bank dan bukan bank. KUPVA bank yaitu biasa bank bisa juga melakukan jual beli valuta asing, kalau yang bukan bank memang dia perusahaan terbatas berdiri sendiri,” tutur Wiwiek.

Di Provinsi Sulawesi Selatan ada 4 KUPVA bukan bank yang aktif. Kedepannya, kemungkinan KUPVA tersebt akan meningkat jumlahnya melihat potensi Sulsel yang semakin baik.

“Di Sulsel sampai selarang ada 4 KUPVA bukan bank yang aktif dan dua yang mati suri tidak aktif lagi tapi yang satu itu kemarin beberapa hari yg lalu sudah menghubungi kami BI untuk nanti akan dibuka kembali,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan transaksi Valas di Sulsel cukup besar, bulanan itu bisa sampai Rp 25 miliar.(*)

Miliki Segera Hunian Asri dilokasi Strategis, Griya Rindu Alam

Comments