Indonesia Bakal Semakin Digdaya dengan PP Minerba Baru

16 Januari 2017 11:15
Lokasi pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua. (Foto:int)

JAKARTA  – Pemerintah baru-baru ini menerbitkan peraturan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara (minerba). Yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 yang merevisi PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

PP baru itu menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang mewajibkan investor asing pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk melakukan divestasi saham sampai 51 persen secara bertahap. Selain itu, PP baru tersebut juga mengatur harga patokan penjualan minerba, sekaligus mewajibkan pemegang kontrak karya untuk merubah izinnya menjadi rezim perijinan pertambangan khusus operasi produksi.

Langkah pemerintah menerbitkan PP Nomor 1 Tahun 2017 itu mendapat dukungan dari Seknas Jokowi. Apalagi PP baru itu dilengkapi Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 dan 6 Tahun 2017 yang mengatur syarat-syarat ekspor mineral mentah yang dimurnikan.

Ketua Umum Seknas Jokowi M Yamin mengatakan, PP itu menjadi bukti jati diri Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara yg secara bersungguh-sungguh menegakkan kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, PP baru itu akan membuat Indonesia lebih berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, katanya, kebijakan itu akan memperbaiki iklim investasi, menciptakan lapangan kerja lebih luas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. “Dan yang terpenting Indonesia sedang berusaha menuju kemandirian ekonomi sebagaimana Trisakti dan Nawacita,” ujarnya, Minggu (15/1).

Yamin menambahkan, kecerdasan dan ketegasan Jokowi -panggilan Joko Widodo- diterjemahkan secara baik oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. “Ini adalah kebijakan yang sangat ditunggu pengusaha tambang yang sudah lama tidak bisa mengembangkan usaha ekspor minerba,” ujar Yamin, Minggu (15/1).

Menurut Yamin, kinerja Jonan memang sudah teruji saat memimpin PT Kerata Api Indonesia (KAI) ataupun Kementerian Perhubungan. “Tak salah Presiden Jokowi menugaskannya di ESDM berpasangan dengan Archandra,” sambung Yamin.

Yamin menyebut Peraturan Menteri ESDM yang baru meski memberi kelonggaran pada ekspor minerba, namun juga memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan pertambangan. Yakni mengekspor mineral dalam bentuk konsentrat. “Ini adalah ide cerdas,” tegasnya.
Karenanya, mau tak mau perusahaan tambang harus membuat smelter. “Kalau sengaja tidak membuat (smelter), memolor-molor, dicabut rekomendasi ekspornya,” tegasnya.

Sedangkan divestasi saham 51 persen di perusahaan tambang milik asing, kata Yamin, merupakan perwujudan atas amanah UUD 1945. “Divestasi 51 persen saham itu sejalan dengan semangat konstitusi,” tegasnya.

Sedangkan Sekjen Seknas JOKOWI Osmar Tanjung meyakini Indonesia akan mencapai kedaulatan energi dalam lima tahun ke depan. Menurutnya, PP Nomor 1 Tahun 2017 merupakan cara bagi pemerintah meluruskan kebijakan yang bengkok di bidang pengelolaan sumber daya alam.

Osmar bahkan mengibaratkan Presisen Jokowi bersama Jonan dan Arcandra seperti Three Musketeers yang berjuang mati-matian membela kepentingan negara. “Saya berharap Presiden Jokowi, Jonan dan Arcandra bisa menjalankan prinsip Three Musketeers, one for all, all for one (satu untuk semua, semua untuk satu, red),” sambung Osmar. (Jpnn)

Miliki Segera Hunian Asri dilokasi Strategis, Griya Rindu Alam

Comments